Boalemo — Ketua Umum Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Utara–Gorontalo (Sulut–Go) memberikan materi tentang sejarah berdirinya HMI serta penguatan kader kepada HMI Komisariat Hukum Cabang Boalemo. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan ideologis bagi kader dalam memahami jati diri dan arah perjuangan organisasi.
Dalam penyampaiannya, Ketum BADKO menjelaskan sejarah lahirnya HMI pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane, yang dilatarbelakangi oleh kegelisahan terhadap kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa sejak awal, HMI hadir dengan dua misi utama, yakni mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
“Sejarah HMI bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi pedoman gerak kader hari ini dan masa depan. Kader HMI harus memahami sejarahnya agar tidak kehilangan arah perjuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketum BADKO menekankan pentingnya penguatan kader sebagai inti dari keberlangsungan organisasi. Menurutnya, kaderisasi HMI harus melahirkan kader yang berintegritas, berwawasan keislaman, keindonesiaan, serta memiliki kapasitas intelektual dan keberpihakan terhadap keadilan sosial.
Ia juga menyoroti peran strategis HMI Komisariat Hukum dalam merespons persoalan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kader hukum didorong untuk tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga aktif mengambil peran nyata di tengah masyarakat.
Kegiatan ini disambut antusias oleh kader HMI Komisariat Hukum Cabang Boalemo. Para peserta menilai materi yang disampaikan memberikan pemahaman mendalam tentang identitas HMI sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus berproses dalam jalur kaderisasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kader HMI Komisariat Hukum Cabang Boalemo semakin memahami sejarah organisasinya, memperkuat militansi kader, serta konsisten menjalankan peran HMI sebagai organisasi perjuangan umat dan bangsa.
Ucapan terima kasih Ketum Badko kepada Rahmat Hambali selaku Ketua Komisariat Hukum yang berhasil menyelenggarakan Basic Training.
